Suaradiksi.com. Lhokseumawe – Pemerintah Kota Lhokseumawe terus mendorong perluasan perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja hingga ke tingkat desa. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa Kota Lhokseumawe yang digelar di Aula Setdako Lhokseumawe, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Lhokseumawe Husaini, SE dan dihadiri perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, para camat, geuchik, serta unsur pemerintah desa (Pemdes) dari berbagai gampong di wilayah Kota Lhokseumawe.
Dalam arahannya, Husaini menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe menargetkan tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2026 mencapai 48,95 persen. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui dukungan dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan hingga desa.
“Pada tahun 2026 ini kita menargetkan kepesertaan mencapai 48,95 persen. Kami berharap para camat, geuchik, serta bendahara gampong dapat mendukung program ini agar semakin banyak masyarakat pekerja yang terlindungi,” ujar Husaini.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, program ini sangat penting terutama bagi pekerja sektor informal dan kelompok pekerja rentan yang berisiko terhadap kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya.
Sementara itu, Pps Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe, Syarifah Mirazona, menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Lhokseumawe.
“Dengan pertemuan ini Insya Allah cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan akan semakin meningkat, sehingga semakin banyak masyarakat pekerja yang terlindungi. Hal ini juga akan berdampak pada upaya penanggulangan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih positif di Kota Lhokseumawe,” kata Syarifah.
Ia menambahkan, fokus perlindungan juga menyasar berbagai unsur masyarakat desa seperti perangkat desa, tuha peut, petugas fardhu kifayah, serta para pekerja padat karya yang selama ini termasuk kelompok pekerja rentan.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan santunan jaminan kematian sebesar Rp42 juta kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai bukti nyata manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pemerintah Kota Lhokseumawe berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat pekerja yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat serta memberikan rasa aman bagi para pekerja dalam menjalankan aktivitasnya.
