 |
| RSU Bunda Lhokseumawe. Foto : ist |
Suaradiksi.com. Lhokseumawe — Sikap manajemen RSU Bunda Lhokseumawe kembali menuai sorotan setelah diduga melakukan praktik “adu domba” antarwartawan dan media dalam merespons pemberitaan terkait pelayanan obat pasien JKA dan BPJS Kesehatan.
Alih-alih memberikan klarifikasi langsung kepada media yang menerbitkan berita, yakni Newsrbaceh.com, pihak rumah sakit justru diduga menyampaikan bantahan melalui media lain. Langkah tersebut dinilai mencederai prinsip profesionalisme komunikasi publik serta menunjukkan ketidakpahaman terhadap mekanisme Hak Jawab sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Pers.
Sebelumnya, Newsrbaceh.com telah melayangkan lima poin konfirmasi resmi kepada manajemen RSU Bunda terkait dugaan persoalan stok obat, tunggakan pembayaran kepada distributor farmasi, hingga dampaknya terhadap pasien JKA dan BPJS. Namun hingga Sabtu, 23 Mei 2026, pertanyaan tersebut tidak mendapat respons.
Di tengah sikap bungkam tersebut, justru muncul sejumlah narasi bantahan di media lain yang disebut-sebut berasal dari pihak rumah sakit. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya upaya membangun opini tandingan tanpa melalui mekanisme hak jawab kepada media yang memberitakan.
Wartawan suaradiksi.com, Dedi, menilai langkah tersebut berpotensi memicu konflik antar media dan menciptakan kesan seolah-olah ada wartawan tertentu yang digunakan sebagai saluran pembelaan sepihak.
“Kalau sebuah institusi keberatan terhadap isi pemberitaan, maka mekanismenya jelas. Hak jawab itu disampaikan kepada media yang memuat berita, bukan malah mengalihkan klarifikasi ke media lain. Itu bisa menimbulkan kesan adu domba antar sesama wartawan,” ujar Dedi.
Menurutnya, dalam praktik jurnalistik yang sehat, hak jawab merupakan instrumen resmi untuk meluruskan informasi atau membantah suatu pemberitaan. Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dedi juga mengingatkan bahwa wartawan maupun perusahaan media semestinya memahami etika jurnalistik dan tidak mudah terjebak dalam pola komunikasi yang berpotensi memecah hubungan antar media.
“Media dan wartawan juga harus memahami kode etik jurnalistik. Kalau ada pihak yang ingin membantah sebuah pemberitaan, maka bantahan itu seharusnya disampaikan ke media yang memuat berita awal. Jangan sampai media lain justru dipakai untuk membantah berita media berbeda, karena itu berpotensi menciptakan kesan adu domba dan tidak sehat dalam dunia pers,” katanya.
Ia menambahkan, apabila klarifikasi disampaikan melalui media berbeda tanpa menyentuh substansi pertanyaan awal dari media asal, maka publik justru akan menilai ada upaya menghindari pertanggungjawaban informasi.
“Kalau memang pemberitaan dianggap tidak benar, jawab poin-poin konfirmasinya secara terbuka. Jangan justru memilih jalur lain yang akhirnya memicu kegaduhan baru di kalangan media,” tambahnya.
Sorotan terhadap RSU Bunda sendiri bermula dari isu dugaan tunggakan pembayaran kepada distributor farmasi yang disebut-sebut berdampak pada ketersediaan obat bagi pasien JKA dan BPJS. Persoalan yang awalnya dianggap urusan internal rumah sakit kemudian berkembang menjadi isu publik karena menyangkut hak pelayanan kesehatan masyarakat.
Newsrbaceh.com sebelumnya telah mengajukan lima poin konfirmasi penting kepada pihak rumah sakit, meliputi kondisi stok obat, dugaan tunggakan pengadaan farmasi, dampak terhadap pasien JKA, mekanisme pelayanan BPJS/JKA, hingga langkah manajemen mengatasi persoalan pembiayaan.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban resmi yang disampaikan langsung kepada redaksi Newsrbaceh.com.
Semestinya sikap terbuka dan profesional dari pihak manajemen RSU Bunda Lhokseumawe harus ditunjukkan agar polemik yang berkembang tidak semakin memperkeruh hubungan antarmedia maupun menimbulkan keresahan di tengah masyarakat pengguna layanan kesehatan.
