 |
| Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, S.IP |
Suaradiksi.com. Jakarta – Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, S.IP., melontarkan kritik tajam kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana pengelolaan gas raksasa Blok Andaman.
Dalam rapat Komite II DPD RI bersama Kementerian ESDM, Selasa (9/6/2026), Azhari menegaskan bahwa Aceh tidak boleh kembali hanya menjadi penonton atas pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayahnya.
Di hadapan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, Azhari meminta pemerintah pusat mengakomodasi aspirasi Pemerintah Aceh sebagaimana tertuang dalam surat resmi Gubernur Aceh kepada Menteri ESDM.
“Saya meminta agar pengelolaan gas Mubadala Energy di Blok Andaman tidak dilakukan di laut lepas, tetapi diproses di darat dengan memanfaatkan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun,” tegas Azhari saat menyampaikan pandangannya dalam rapat tersebut.
Azhari mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi pengalaman masa lalu ketika eksploitasi gas Arun pada era 1970-an dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Aceh.
“Masyarakat Aceh masih mengingat bagaimana kekayaan gas alam yang melimpah dahulu tidak sepenuhnya berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. Gubernur Aceh juga menegaskan bahwa sejarah tersebut tidak boleh terulang,” ujarnya.
Menurut Azhari, terdapat dua poin penting yang menjadi perhatian Pemerintah Aceh terkait pengembangan Blok Andaman. Pertama, penolakan terhadap skema Floating Production Storage and Offloading (FPSO) atau pengolahan di laut lepas. Pemerintah Aceh menginginkan seluruh proses pengolahan dilakukan di darat dengan memanfaatkan infrastruktur eks Arun maupun kawasan KEK Arun.
Kedua, Pemerintah Aceh meminta penundaan sementara dokumen Plan of Development (PoD) hingga terdapat kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah mengenai pola pengelolaan proyek strategis tersebut.
Dalam kesempatan itu, Azhari juga mengingatkan bahwa Aceh memiliki kekhususan yang diatur dalam Nota Kesepahaman Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
“Jangan sampai aturan yang sudah dibuat justru diabaikan. Pengelolaan sumber daya alam Aceh telah memiliki landasan hukum yang jelas. Sebagai wakil daerah, saya berkewajiban memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh,” katanya.
Ia menilai keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan hubungan antara daerah dan pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap Aceh, terutama karena daerah itu memiliki Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam sektor energi.
“Laode menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah pusat terhadap Aceh menjadi salah satu prioritas dalam perumusan kebijakan sektor migas,” ujar Azhari usai rapat.
Laode juga menyatakan bahwa manfaat gas dari Blok Andaman harus terlebih dahulu dirasakan oleh masyarakat Aceh sebelum dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah lain.
“Sebelum gas Andaman dialirkan ke wilayah lain, masyarakat Aceh harus mendapatkan manfaatnya terlebih dahulu. Kami akan mencari formula terbaik bersama Pemerintah Aceh dan BPMA,” kata Laode.
Ia turut mengakui kontribusi besar Aceh terhadap ketahanan energi nasional selama puluhan tahun. Menurutnya, Aceh memiliki peran historis yang sangat penting dalam industri gas Indonesia.
“Selama puluhan tahun, ekspor gas Indonesia banyak ditopang oleh Aceh. Karena itu, jasa dan kontribusi Aceh bagi bangsa ini tidak boleh dilupakan,” ujarnya.
Pernyataan dan sikap yang disampaikan Azhari Cage dalam rapat tersebut mendapat dukungan serta apresiasi dari sejumlah senator yang hadir.
