 |
| Pedagang UMKM berjualan di lokasi Bazar Ramadhan Lhokseumawe. Foto: Dedy |
Suaradiksi.com. Lhokseumawe - Ketua Ahad Festival Yusnita Dewi membantah tudingan bahwa Panitia Bazar Ramadhan menganaktirikan pedagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Sebelum acara (Bazar Ramadhan, red) diresmikan kami sudah duduk dengan panitia terkait pemindahan pedagang UMKM dari lokasi Jl T Hamzah ke Lapangan Hiraq dan semua pedagang telah menyepakati bahwa retribusi sebesar Rp15 ribu per pedagang setiap harinya,"kata Yusnita didampingi Koordinator Lapangan (Korlap UMKm) Ade Hata di Lokasi Bazar Ramadhan Lhokseumawe, Sabtu 28 Februari 2026.
Dikatakan Yusnita, mayoritas pedagang UMKM di lokasi tersebut menjual dagangan yang menghasilkan sampah dan juga pastinya membutuhkan listrik, sehingga biaya retribusi tersebut merupakan untuk biaya kebersihan dan listrik serta biaya keamanan.
"Biaya itu (Rp15 ribu) tidak berat dan sangat minim sekali, biaya ini juga sudah disepakati oleh seluruh pedagang, bahkan panitia juga tidak membebankan biaya retribusi jika dagangan pedagang tidak laku terjual,"ujarnya.
Dirinya juga mengaku sudah menyampaikan atau mensosialisasikan terkait biaya retribusi dan bahkan terkait keringanan jika dagangan tidak laku terjual.
"Kalau terkait jika tidak laku dan tidak di kutip biaya retribusi, tidak hanya disini (Bazar Ramadhan) diberlakukan, akan tetapi juga diberlakukan dilokasi Ahad Festival. Kami juga sudah mengajak semuanya siapa yang mau berjualan di Bazar Ramadhan ini dengan biaya retribusi sebesar Rp15 ribu tapi jika tidak mau juga tidak apa-apa, tidak ada paksaan,"ujarnya.
Terkait tenda untuk pedagang UMKM, kata Yusnita, panitia tidak memperbolehkan memasang tenda hanya di hari pertama karena tepat dihari peresmian yang dihadiri oleh Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya, namun dihari selanjutnya sudah diperbolehkan.
"Tidak ada yang menganaktirikan pedagang UMKM, panitia memperbolehkan memasang tenda sendiri. Setiap pedagang UMKM di Ahad semuanya memiliki tenda sendiri dan para pedangan juga sudah paham betul bahwa tenda atau stan yang disediakan oleh panitia hanya untuk BUMN, perbankan dan pemerintah daerah serta sekolah-sekolah,"katanya.
"Terkait tudingan dianaktirikan oleh panitia, saya nilai itu hanya person atau baper (bawa perasaan) karena pedagang lain tidak ada yang merasa dianaktirikan. Apalagi sebelum acara ini diresmikan, panitia sudah melakukan musyawarah dengan kami para pedangan,"tutup Yusnita.
Diberitakan sebelumnya, Bazar Ramadhan di Lapangan Hiraq Kota Lhokseumawe yang dibuka langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya dinilai gagal memenuhi harapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Di balik seremoni megah pada Rabu, 25 Februari 2026 lalu, para pedagang justru merasa dianaktirikan meski kegiatan itu disebut mendapatkan dukungan dana mencapai Rp600 juta.
Alih-alih menjadi ruang pemberdayaan, bazar tersebut malah dianggap menambah beban pelaku UMKM, baik dari sisi biaya maupun fasilitas.
Seorang pedagang UMKM berinisial MC mengungkapkan bahwa retribusi lapak di bazar dipatok Rp15 ribu per hari, tiga kali lebih mahal dibandingkan tarif berjualan di kawasan Ahad Lhokseumawe yang hanya Rp5 ribu. Pendapatan pun turun drastis.
“Di Ahad omzet saya bisa Rp500 ribu per hari. Di Bazar Ramadhan paling Rp300 ribu. Tapi pungutannya malah lebih mahal,” kata MC kepada suaradiksi, Sabtu, 28 Februari 2026.
Dari pantauan suaradiksi, standar penyelenggaraan bazar yang digadang-gadang bertaraf kementerian itu bahkan tak jauh berbeda dari bazar lokal biasa. Kondisi paling disesalkan adalah absennya tenda yang layak bagi pelaku UMKM, meski acara diklaim menerima suntikan dana ratusan juta. Para pedagang dibiarkan berjualan di ruang terbuka tanpa pelindung dari panas dan hujan.
“Kalau hujan, kami harus selamatkan barang ke mana? Lapak tanpa tenda, tanpa pelindung, tapi pungutan tetap jalan. Ini aneh,” ujar MC.
Lebih jauh, pedagang mengungkapkan bahwa sejumlah stan besar justru diisi oleh instansi pemerintah, rumah sakit, perbankan, hingga dealer kendaraan bermotor, abukan UMKM. Informasi yang beredar menyebutkan stan besar disewakan seharinya dengan tarif Rp500 ribu per stan.
“Yang besar-besar dapat lokasi strategis, kami pedagang kecil cuma dikasih tanah kosong tanpa tenda,” kata seorang pedagang lain berinisial P.
Dengan komposisi stan yang timpang dan fasilitas serba minim, para pedagang menilai sulit menyebut kegiatan ini sebagai program pemberdayaan ekonomi kreatif.
“Dana Rp600 juta, tapi tenda saja tidak ada. Ini seharusnya memihak UMKM, tapi kenyataannya tidak,” ujar seorang narasumber lainnya.
Ketua Panitia Bazar Ramadhan, Habibi, membantah bahwa retribusi Rp15 ribu memberatkan pedagang. Ia menyebut biaya tersebut digunakan untuk membayar delapan petugas jaga, kebersihan, dan listrik.
Menurutnya, pedagang juga diperbolehkan tidak membayar jika dagangannya tidak laku. “Sebelumnya, panitia sudah duduk dengan Ketua Ahad, dan nominal tersebut tidak memberatkan dan tidak terikat. Pedagang tinggal lapor ke panitia kalau memang tidak sanggup, bisa digratiskan juga jika memang tidak laku dagangannya” kata Habibi.
Namun ketika ditanyakan mengenai alokasi dana Rp600 juta, Habibi hanya menegaskan bahwa pihaknya bersikap transparan, namun tanpa memberikan rincian penggunaan anggaran.
"Kami transparan terkait dana Rp600 juta tersebut, ini juga dibuktikan oleh Wali Kota yang secara terbuka menyampaikan penerimaan dana itu saat pembukaan bazar,"ujarnya.
Ia juga tidak menjawab secara detail terkait tarif stan besar, hanya menyebut sebagian stan diberikan secara gratis, termasuk untuk stan sekolah.
“Panitia tidak pilih kasih. Siapa saja bisa ikut dan menampilkan produk ekonomi kreatif,” ujarnya.
Habibi meminta semua pihak mendukung kegiatan tersebut demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun bagi para pedagang kecil yang kepanasan di lapak tanpa tenda, dukungan itu terasa sulit diberikan.
