 |
| Kondisi pedagang UMKM di lokasi Bazar Ramadhan Lhokseumawe. Foto : Dedy |
Suaradiksi.com. Lhokseumawe — Bazar Ramadhan di Lapangan Hiraq Kota Lhokseumawe yang dibuka langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya dinilai gagal memenuhi harapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Di balik seremoni megah pada Rabu, 25 Februari 2026 lalu, para pedagang justru merasa dianaktirikan meski kegiatan itu disebut mendapatkan dukungan dana mencapai Rp600 juta.
Alih-alih menjadi ruang pemberdayaan, bazar tersebut malah dianggap menambah beban pelaku UMKM, baik dari sisi biaya maupun fasilitas.
Seorang pedagang UMKM berinisial MC mengungkapkan bahwa retribusi lapak di bazar dipatok Rp15 ribu per hari, tiga kali lebih mahal dibandingkan tarif berjualan di kawasan Ahad Lhokseumawe yang hanya Rp5 ribu. Pendapatan pun turun drastis.
“Di Ahad omzet saya bisa Rp500 ribu per hari. Di Bazar Ramadhan paling Rp300 ribu. Tapi pungutannya malah lebih mahal,” kata MC kepada suaradiksi, Sabtu, 28 Februari 2026.
 |
| Stan besar di Lokasi Bazar Ramadhan yang diduga tidak diperuntukkan bagi pedagang UMKM. Foto: Dedy |
Dari pantauan suaradiksi, standar penyelenggaraan bazar yang digadang-gadang bertaraf kementerian itu bahkan tak jauh berbeda dari bazar lokal biasa. Kondisi paling disesalkan adalah absennya tenda yang layak bagi pelaku UMKM, meski acara diklaim menerima suntikan dana ratusan juta. Para pedagang dibiarkan berjualan di ruang terbuka tanpa pelindung dari panas dan hujan.
 |
| Pembukaan Bazar Ramadhan Lhokseumawe yang dibuka oleh Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya tampak sepi pengunjung. |
“Kalau hujan, kami harus selamatkan barang ke mana? Lapak tanpa tenda, tanpa pelindung, tapi pungutan tetap jalan. Ini aneh,” ujar MC.
Lebih jauh, pedagang mengungkapkan bahwa sejumlah stan besar justru diisi oleh instansi pemerintah, rumah sakit, perbankan, hingga dealer kendaraan bermotor, bukan UMKM. Informasi yang beredar menyebutkan stan besar disewakan seharinya dengan tarif Rp500 ribu per stan.
“Yang besar-besar dapat lokasi strategis, kami pedagang kecil cuma dikasih tanah kosong tanpa tenda,” kata seorang pedagang lain berinisial P.
Dengan komposisi stan yang timpang dan fasilitas serba minim, para pedagang menilai sulit menyebut kegiatan ini sebagai program pemberdayaan ekonomi kreatif.
“Dana Rp600 juta, tapi tenda saja tidak ada. Ini seharusnya memihak UMKM, tapi kenyataannya tidak,” ujar seorang narasumber lainnya.
Ketua Panitia Bazar Ramadhan, Habibi, membantah bahwa retribusi Rp15 ribu memberatkan pedagang. Ia menyebut biaya tersebut digunakan untuk membayar delapan petugas jaga, kebersihan, dan listrik.
Menurutnya, pedagang juga diperbolehkan tidak membayar jika dagangannya tidak laku. “Sebelumnya, panitia sudah duduk dengan Ketua Ahad, dan nominal tersebut tidak memberatkan dan tidak terikat. Pedagang tinggal lapor ke panitia kalau memang tidak sanggup, bisa digratiskan juga jika memang tidak laku dagangannya” kata Habibi.
Namun ketika ditanyakan mengenai alokasi dana Rp600 juta, Habibi hanya menegaskan bahwa pihaknya bersikap transparan, namun tanpa memberikan rincian penggunaan anggaran.
"Kami transparan terkait dana Rp600 juta tersebut, ini juga dibuktikan oleh Wali Kota yang secara terbuka menyampaikan penerimaan dana itu saat pembukaan bazar,"ujarnya.
Ia juga tidak menjawab secara detail terkait tarif stan besar, hanya menyebut sebagian stan diberikan secara gratis, termasuk untuk stan sekolah.
“Panitia tidak pilih kasih. Siapa saja bisa ikut dan menampilkan produk ekonomi kreatif,” ujarnya.
Habibi meminta semua pihak mendukung kegiatan tersebut demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun bagi para pedagang kecil yang kepanasan di lapak tanpa tenda, dukungan itu terasa sulit diberikan.
