 |
| Foto : detikpost |
Suaradiksi.com. Aceh Utara – Kondisi hunian sementara (huntara) bagi korban banjir besar di Kecamatan Langkahan terus memantik kemarahan warga. Bangunan yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru menunjukkan tanda-tanda pengerjaan asal-asalan dan terkesan dibiarkan tanpa pengawasan.
Lantai semen yang baru hitungan minggu selesai dikerjakan sudah retak, mengelupas, bahkan ditumbuhi rumput. Kondisi memalukan ini membuat warga mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani korban bencana.
Tokoh Masyarakat Aceh Utara, Haji Muhammad (HM) Yusuf Hasan, menilai situasi ini sebagai bentuk kelalaian berat. “Ini bukan salah teknis kecil. Lantai yang baru selesai tetapi sudah ditumbuhi rumput itu bukti bobroknya pekerjaan. Korban banjir ini manusia, bukan objek proyek coba-coba,” tegasnya dengan nada tinggi.
Warga mengatakan huntara itu dikerjakan seperti proyek kejar tayang tanpa memperhatikan standar paling mendasar. Tanah dasar tidak dipadatkan, semen sangat tipis, dan beberapa bilik sudah tampak miring sebelum ditempati. “Yang kerja seolah tidak peduli. Seolah yang penting selesai, bukan layak pakai,” keluh warga lainnya.
Yang membuat warga makin geram adalah absennya pengawasan. Menurut mereka, petugas pemerintah hampir tidak pernah terlihat di lokasi. Pekerja dibiarkan mengerjakan tanpa arahan jelas.
“Ini proyek untuk orang yang sedang dilanda musibah, tapi kualitasnya lebih buruk dari bangunan darurat biasa. Pemerintah seolah membiarkan,” kata Yusuf Hasan.
Ketidakberesan ini mendorong warga Langkahan menyampaikan tuntutan keras kepada Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil (Ayahwa). “Bupati jangan terkesan tutup mata. Ayahwa harus turun langsung. Jangan hanya terima laporan-laporan manis dari bawahan,” tegas sejumlah warga dengan nada gusar.
Dengan Ramadhan tinggal beberapa minggu lagi, keresahan warga makin besar. Mereka ingin menyambut bulan suci dengan ketenangan, bukan kepanikan karena huntara yang rawan roboh.
“Warga sudah menderita sejak banjir, jangan ditambah lagi dengan bangunan abal-abal. Ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal keselamatan,” ujar Yusuf Hasan.
Banyak warga masih bertahan di tenda panas dan sempit yang rentan penyakit. Ironisnya, huntara yang seharusnya menjadi solusi justru menimbulkan ketidakpastian baru.
HM Yusuf Hasan mendesak pemerintah membuka seluruh data proyek huntara secara transparan, mulai dari nilai anggaran, proses pengadaan, hingga kontraktor pelaksana. “Uang publik harus dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang bermain-main, harus ditindak. Jangan ada yang berani menyembunyikan fakta,” tegasnya.
Tanpa perbaikan segera, huntara itu bukan hanya tidak layak huni, tetapi bisa membahayakan nyawa. “Ini dasar kemanusiaan. Jangan biarkan warga tidur di atas bangunan yang bisa ambruk kapan saja,” tutup Yusuf Hasan.
