 |
| Ilustrasi |
Suaradiksi.com. Lhokseumawe – Keluhan petugas medis di beberapa rumah sakit swasta di Kota Lhokseumawe mencuat ke permukaan, menyuarakan keresahan mereka tentang gaji yang jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Padahal, mereka berada di garis depan dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama saat pandemi COVID-19 yang meninggalkan jejak panjang dalam sektor kesehatan.
Sebagian besar tenaga medis di rumah sakit swasta di Kota Lhokseumawe mulai menjerit akibat tidak layaknya upah hasil keringat mereka dengan beban kerja.
Berdasarkan data dihimpun media suaradiksi.com yang diperoleh dari sejumlah rumah sakit swasta di Lhokseumawe bahwa, upah yang di terima oleh petugas medis yakni perawat, bidan dan non medis berkisar ada Rp700.000 hingga 1,7 per bulannya. Dan hanya RS Arun Lhokseumawe yang memberikan gaji sesuai UMR.
Tentunya angka yang diterima oleh tenaga medis tidaklah wajar dengan pendapatan rumah sakit swasta tersebut yang mencapai miliaran rupiah per bulannya.
Situasi tersebut memicu perasaan ketidakadilan di kalangan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.
Seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa gaji pokok yang diterimanya hanya berkisar Rp1,5 hingga Rp1,7 juta per bulan. Angka ini jauh dari UMR Lhokseumawe tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp3.413.666.
"Kami bekerja lebih dari 8 jam sehari, bahkan sering lembur tanpa tambahan insentif yang memadai. Beban kerja tinggi, tetapi penghargaan terhadap kami sangat minim," ungkap perawat itu, Selasa 3 Desember 2024.
Salah satu manajemen rumah sakit swasta di Lhokseumawe memberikan alasan beragam terkait kondisi ini yang menyebutkan bahwa tantangan finansial menjadi salah satu penyebab utama.
“Rumah sakit swasta sangat bergantung pada pendapatan operasional, termasuk dari klaim BPJS Kesehatan yang sering kali cair terlambat. Hal ini memengaruhi kemampuan kami untuk memberikan gaji sesuai UMR. Namun demikian, kami berupaya memberikan insentif tambahan, seperti bonus berdasarkan kinerja,” jelas pengelola RS swasta itu.
Akan tetapi, sejumlah pihak menilai bahwa alasan tersebut tidak dapat sepenuhnya diterima. Meskipun ada kendala ekonomi, rumah sakit memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan upah layak kepada petugas medis.
Persoalan ini memantik perhatian dari masyarakat. Di sisi lain, para petugas medis berharap ada intervensi nyata dari pemerintah dan pemilik rumah sakit. "Kami hanya ingin keadilan. Kami juga manusia yang memiliki kebutuhan hidup," kata salah satu perawat dengan suara lirih.
Para petugas medis berharap pemerintah lebih tegas dalam mengawasi manajemen rumah sakit swasta. Mereka juga meminta agar ada regulasi khusus untuk melindungi tenaga kesehatan dari eksploitasi.
“Jika situasi ini terus dibiarkan, akan sulit mempertahankan tenaga medis yang kompeten. Banyak dari kami sudah berpikir untuk mencari pekerjaan lain yang lebih menghargai jerih payah kami. Jika kami melawan maka pihak rumah sakit tidak segan-segan untuk memberhentikan kami dan mencari tenaga medis baru,” ujar perawat tersebut.
Situasi ini dapat berdampak buruk pada kualitas layanan kesehatan di Lhokseumawe. Tenaga medis yang tidak dihargai cenderung kehilangan motivasi, yang pada akhirnya akan memengaruhi pelayanan kepada pasien. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa penguatan sektor kesehatan tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga kesejahteraan tenaga medis sebagai ujung tombak pelayanan.
Polemik gaji di bawah UMR ini menjadi ujian bagi para pemangku kepentingan untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar peduli terhadap kualitas kesehatan dan kesejahteraan pekerja di Kota Lhokseumawe. (Dedy)
