 |
| Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar saat menyerahkan program BSPS secara simbolis kepada warga penerima di Halaman Kantor Dinas PUPR setempat, Selasa (4/11/2025). Foto : Humas Pemkot Lhokseumawe |
Suaradiksi.com. Lhokseumawe — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Lhokseumawe kembali diluncurkan tahun ini. Namun di tengah penyerahan simbolis buku tabungan bagi penerima manfaat, sejumlah warga menilai program tersebut jangan hanya berhenti di panggung seremonial, tetapi benar-benar diwujudkan hingga rumah layak huni berdiri di lapangan.
Tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe memperoleh kuota 300 unit BSPS yang tersebar di 13 gampong pada empat kecamatan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung program nasional “3 Juta Rumah” yang digagas pemerintah pusat.
Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abu Bakar, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan hasil perjuangan pemerintah kota kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia menyebut penyerahan bantuan bukan hanya seremoni, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, 300 unit bantuan ini hasil usulan Pemko Lhokseumawe. Ini bukti pemerintah bekerja untuk masyarakat, bukan sekadar tampil di panggung,” ujarnya.
Namun di lapangan, sejumlah penerima mengaku khawatir program tersebut kembali berjalan setengah hati seperti tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya, ibu rumah tangga yang rumah kayunya nyaris roboh saat diterpa hujan deras.
“Kami bersyukur ada bantuan seperti ini, tapi tolong jangan cuma seremoni nya saja yang ramai. Kadang setelah penyerahan simbolis, prosesnya lama, bahan bangunan juga datang tidak serentak. Kami takut rumah tidak sempat selesai,” ujarnya dengan nada berharap.
Hal serupa disampaikan penerima bantuan lainnya yang berharap Pemko Lhokseumawe tidak hanya menargetkan jumlah bantuan, tetapi juga memastikan pengawasan dan pendampingan agar hasilnya sesuai.
“Yang penting bukan hanya bagi-bagi tabungan, tapi bagaimana rumah itu benar-benar berdiri dan bisa kami tempati dengan layak,” katanya.
Data Dinas PUPR Lhokseumawe mencatat, dari 46.315 rumah tangga yang ada, masih sekitar 8.430 unit tergolong rumah tidak layak huni (RTLH). Kondisi ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam menuntaskan persoalan hunian di kota tersebut.
Selain program BSPS, Pemko Lhokseumawe juga tengah membangun 39 unit rumah layak huni melalui program lain yang bersumber dari dana APBD dan APBN. Pemerintah berjanji akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kuota bantuan meningkat pada tahun depan.
Namun bagi warga, janji itu belum cukup. Mereka berharap Pemkot Lhokseumawe tidak menjadikan BSPS sekadar rutinitas tahunan untuk pencitraan, melainkan betul-betul memastikan bahwa bantuan perumahan ini membawa perubahan nyata.
“Yang kami butuhkan bukan acara simbolis, tapi rumah yang bisa kami tinggali dengan aman,” tutupnya dengan nada pelan.
