 |
| Plt Sekdako Lhokseumawe melakukan sesi foto bersama usai kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemerintah Aceh di Gampong Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Selasa (26/8/2025). |
Suaradiksi.com. Lhokseumawe – Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe menunjukkan komitmennya dalam melindungi daya beli masyarakat melalui dukungan penuh terhadap Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemerintah Aceh di Gampong Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Selasa (26/8/2025).
Program ini hadir sebagai solusi nyata atas tantangan naik turunnya harga bahan pokok yang kerap membebani masyarakat, khususnya menjelang hari-hari besar maupun saat inflasi meningkat.
Plt. Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa GPM bukan hanya sekadar pasar murah, tetapi juga bagian dari strategi menjaga stabilitas pangan dan menenangkan psikologi pasar.
“Kegiatan ini menjadi wujud nyata perhatian pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus khawatir dengan lonjakan harga,” ujarnya.
Dalam GPM tersebut, sejumlah kebutuhan utama ditawarkan dengan harga di bawah pasar, seperti beras premium 5 kilogram seharga Rp57.000, bawang merah setengah kilogram Rp11.000, dan cabai merah keriting setengah kilogram Rp15.000.
Masyarakat yang berbelanja hanya diwajibkan membawa fotokopi KTP, sebuah langkah sederhana agar distribusi pangan murah ini tepat sasaran.
Lebih lanjut, Haris menyebutkan bahwa sinergi antara Pemko Lhokseumawe, Pemerintah Aceh, Bank Indonesia, Bulog, serta stakeholder lainnya menjadi kunci agar program ini berjalan efektif.
“Kalau masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, maka daya beli tetap terjaga. Ini penting untuk memastikan ketahanan pangan sekaligus mengurangi risiko gejolak inflasi di daerah,” tambahnya.
Selain menekan inflasi, program GPM juga dinilai mampu mendorong pemerataan akses pangan, sehingga tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi benar-benar menyentuh lapisan masyarakat bawah.
Dengan keberlanjutan program seperti ini, Pemko Lhokseumawe optimis bahwa stabilitas pangan daerah dapat terjaga, masyarakat terlindungi dari dampak fluktuasi harga, dan kesejahteraan warga semakin meningkat.
