 |
| Nelayan tradisional menggelar rapat terkait keluhan penggunaan alat tangkap trawl yang telah meresahkan di TPI Kuta Geulumpang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Jumat 3 Januari 2024. Foto : Rafsanjani |
Suaradiksi.com. Aceh Utara – Nelayan tradisional di pesisir Muara Blang Mee, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara semakin tertekan akibat maraknya penggunaan pukat trawl yang terus beroperasi di wilayah perairan tersebut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan nelayan lokal, yang mengaku kesulitan bersaing dengan para pelaku pukat trawl yang semakin banyak.
Menurut sejumlah nelayan tradisional, pukat trawl yang digunakan oleh kapal-kapal besar merusak habitat laut dan mengurangi hasil tangkapan ikan di kawasan tersebut. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan mereka yang semakin menurun dari hari ke hari.
"Sejak pukat trawl makin marak, ikan di laut semakin sedikit. Kami yang menggunakan alat tangkap tradisional sulit bersaing. Pendapatan kami semakin berkurang. Jika mereka (nelayan pukat trawl) menangkap ikan di pesisir laut, kami harus menangkap apa, bagaimana dengan nasib kami, jika terus dibiarkan akan menjadi lapar tidak bisa mencari ikan," ujar Basri, salah seorang nelayan di pesisir Aceh Utara, Jumat 3 Januari 2024.
Basri mengungkapkan bahwa aktivitas pukat trawl tidak hanya merugikan nelayan kecil tetapi juga merusak ekosistem laut.
Menurutnya, persoalan ini sudah terjadi sejak tiga tahun terakhir, namun dinas terkait tidak pernah menanggapi keluhan dari nelayan.
"Pukat trawl ini menangkap ikan tanpa pandang bulu, termasuk ikan-ikan kecil dan terumbu karang yang seharusnya dilindungi. Kalau dibiarkan, ke depan laut kita akan rusak," ujarnya.
Sejumlah warga dan nelayan berharap agar pemerintah daerah serta aparat terkait segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan penggunaan pukat trawl di perairan Aceh Utara. Mereka menilai, langkah ini penting untuk melindungi nelayan tradisional sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut di wilayah tersebut.
"Kami minta pihak berwenang segera bertindak. Kalau tidak ada tindakan, lama-lama nelayan tradisional seperti kami ini akan gulung tikar," pungkas Rahmat.
 |
| Anggota DPRK Aceh Utara bersama Panglima Laot Aceh Utara saat diwawancarai awak media. |
Panglima Laot Aceh Utara, Tgk. Hamdani menyebutkan bahwa secara regulasi penggunaan alat tangkap trawl tidak diperbolehkan beroperasi di area bibir pantai. Padahal sebelumnya sudah ada rapat dengan dinas terkait tentang pembahasan larangan pengunaan alat tangkap trawl di wilayah perairan Kabupaten Aceh Utara.
"Mudah-mudahan hasil rapat dengar aspirasi masyarakat pada hari ini dapat menghasilkan titik temu dan adanya perhatian khusus dari dinas terkait untuk menertibkan penggunaan pukat harimau atau pukat trawl,"katanya.
Sementara itu, Anggota DPRK Aceh Utara Anzir yang turut hadir mendengar keluhan warga tersebut mengatakan bahwa pihaknya akan menampung dan menindaklanjuti keluhan dari nelayan terkait penggunaan alat tangkap trawl yang telah meresahkan nelayan tradisional.
"Keluhan dari nelayan tradisional ini akan kami teruskan ke dinas terkait untuk dapat dijalankan sesuai regulasi dan aturan yang ada. Dan juga meminta dinas terkait beserta aparat penegak hukum untuk dapat menertibkan para nelayan yang menggunakan alat tangkap trawl yang telah meresahkan nelayan tradisional di Aceh Utara,"ujarnya.
"Saya bersama Panglima Laot Aceh Utara berjanji akan kami bahas hingga ke tingkat provinsi dengan harapan mendapatkan titik temu yang baik, sehingga nelayan tradisional dapat mencari nafkah tanpa adanya keresahan lagi,"tuturnya.
Situasi ini menjadi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi masyarakat pesisir dan pelestarian lingkungan laut di Aceh Utara.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perikanan Aceh Utara serta Camat, Kapolsek dan Danramil Samudera, Aceh Utara.|Rafsanjani, Kontributor Aceh Utara
