 |
| Tokoh masyarakat Aceh Utara HM Yusuf Hasan (baju hitam) saat meninjau jembatan yang baru saja diperbaiki. |
Suaradiksi.com. Aceh Utara – Maraknya penggunaan alat tangkap trawl di perairan Aceh Utara telah memicu keresahan mendalam di kalangan nelayan tradisional. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari HM Yusuf Hasan, salah satu tokoh masyarakat Aceh Utara. Ia mengkritik keras sikap Pj Bupati Aceh Utara, Mahyuzar, yang dinilai tidak peduli terhadap penderitaan rakyatnya.
Menurut Yusuf Hasan, Pj Bupati Mahyuzar seolah tutup mata terhadap persoalan serius yang dihadapi oleh nelayan tradisional, terutama terkait kerusakan ekosistem laut akibat pukat trawl. Ia menilai, alih-alih fokus pada permasalahan rakyat, bupati lebih sering menghabiskan anggaran daerah untuk perjalanan dinas luar kota tanpa menghasilkan kebijakan konkret yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun, tetapi tidak ada tindakan nyata dari pemerintah daerah, khususnya dari Pj Bupati. Ini sangat mengecewakan. Seharusnya beliau hadir mendengar suara nelayan yang semakin terhimpit,” ujar Yusuf Hasan, Jumat (3/1).
Ia juga menyebutkan bahwa dampak pukat trawl bukan hanya dirasakan oleh nelayan kecil, tetapi juga mengancam kelestarian ekosistem laut di Aceh Utara. Yusuf mendesak pemerintah daerah untuk segera bertindak tegas melarang operasional pukat trawl dan memastikan perlindungan bagi nelayan tradisional.
“Kami butuh pemimpin yang benar-benar peduli, bukan sekadar menambah angka perjalanan dinas tanpa memberikan solusi. Kehidupan nelayan tradisional semakin sulit, sementara kebijakan yang diharapkan justru tak kunjung hadir,” tambahnya.
Tak hanya itu, HM Yusuf Hasan juga menyebutkan bahwa selama menjabat sebagai Pj Bupati Aceh Utara sejak setahun terakhir, tidak ada kebijakan yang membangun Aceh Utara dan bahkan realitanya kemiskinan terus meningkat.
"Selama masa jabatannya, Pj Bupati Aceh Utara belum menunjukkan program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahkan, jarang turun langsung melihat kondisi masyarakat dan lebih sering melakukan perjalanan dinas luar daerah yang dinilai tidak produktif,"ujarnya.
HM Yusuf Hasan, menilai bahwa kepemimpinan Mahyuzar cenderung minim prestasi dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil. Ia mengungkapkan bahwa berbagai persoalan mendasar, seperti ketimpangan ekonomi, sulitnya akses pertanian, hingga keresahan nelayan tradisional, tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Pj Bupati seharusnya menjadi pemimpin yang hadir di tengah rakyatnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mahyuzar tampak lebih sibuk dengan perjalanan dinas yang tidak jelas hasilnya daripada mendengarkan keluhan masyarakat. Ini sangat mengecewakan, bahwa rakyatnya pun tidak mengenali siapa Pj Bupati Aceh Utara,” ujar Yusuf Hasan.
Selain kritikan terhadap gaya kepemimpinan Mahyuzar, HM Yusuf Hasan juga menyoroti tidak adanya program konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak ada terobosan berarti dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun pemberdayaan masyarakat.
“Selama menjabat, beliau belum mampu menunjukkan kebijakan strategis untuk mengurangi angka kemiskinan atau membuka lapangan kerja. Justru yang kita lihat adalah meningkatnya pengeluaran daerah untuk hal-hal yang tidak relevan,” katanya.
HM Yusuf Hasan menyebutkan, warga merasa terabaikan karena pemerintah daerah jarang hadir untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, seperti kerusakan infrastruktur, kelangkaan air bersih, dan penurunan hasil tangkapan nelayan. “Kami hanya ingin pemimpin yang peduli dan mau mendengar. Kalau terus seperti ini, rakyat akan semakin sulit,” katanya.
HM Yusuf Hasan mendesak agar kinerja Mahyuzar dievaluasi secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah pusat turun tangan untuk memastikan bahwa kepemimpinan di Aceh Utara benar-benar membawa manfaat bagi rakyat. “Jika Pj Bupati tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, lebih baik diganti dengan pemimpin yang lebih kompeten dan peduli terhadap rakyat,” tegasnya.
Di sisi lain, Panglima Laot Aceh Utara, Tgk. Hamdani, menyebutkan bahwa secara regulasi penggunaan alat tangkap trawl memang dilarang di perairan pantai. Ia berharap agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil rapat dan aspirasi masyarakat untuk menertibkan alat tangkap yang merusak ini.
Sementara itu, Anggota DPRK Aceh Utara, Anzir, berjanji akan membawa persoalan ini ke tingkat provinsi demi menemukan solusi terbaik. “Kami berkomitmen untuk melindungi nelayan tradisional dari dampak buruk alat tangkap trawl yang tidak ramah lingkungan,” katanya.
Keresahan nelayan tradisional dan kelalaian pemerintah daerah menjadi perhatian serius bagi masyarakat Aceh Utara. Situasi ini menuntut langkah konkret dari pihak berwenang agar keseimbangan antara ekonomi masyarakat pesisir dan pelestarian lingkungan laut tetap terjaga.
