 |
| Wakil Ketua YLBH CaKRA, Romi Juanda, S.H. |
Suaradiksi.com. Lhokseumawe – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Rakyat Aceh (YLBH CaKRA) menyoroti maraknya aksi pengrusakan dan pencurian aset pemerintah yang terjadi belakangan ini. Hal ini dinilai sangat merugikan negara dan mengganggu kepentingan publik.
Wakil Ketua YLBH CaKRA, Romi Juanda, S.H., dalam keterangannya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengambil langkah konkret dan tidak membiarkan aksi kriminal ini terus berlanjut.
"Kami memantau adanya tren peningkatan pengrusakan dan pencurian aset pemerintah. Ini tidak bisa dibiarkan. Kami mendesak kepolisian dan APH terkait untuk segera memburu para pelaku hingga ke tingkat penadah," ujar Romi Juanda kepada awak media, Jumat (03/04/2026).
Menurut Romi, aset pemerintah baik berupa fasilitas umum, kabel listrik, pagar pembatas, hingga infrastruktur lainnya dibangun menggunakan uang rakyat melalui pajak. Oleh karena itu, merusak atau mencurinya adalah bentuk kejahatan terhadap hak-hak masyarakat luas.
Romi Juanda menegaskan bahwa tindakan tegas dari kepolisian sangat diperlukan untuk memberikan efek jera. Ia menilai, jika penegakan hukum lemah, maka para pelaku akan semakin berani melakukan aksinya di lokasi lain.
"Hukum harus tegak. Jangan sampai ada kesan pembiaran. Kami meminta pihak Polres untuk meningkatkan patroli di titik-titik rawan dan melakukan penyelidikan mendalam berdasarkan laporan yang ada," tegasnya.
Selain mendesak APH, Romi juga mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih proaktif dalam menjaga aset yang ada. Inventarisasi dan pengamanan fasilitas publik harus diperketat.
"Pemerintah jangan hanya pandai membangun, tapi harus pandai menjaga. CCTV di area publik harus berfungsi, dan petugas keamanan aset harus lebih sigap," tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Romi Juanda mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi fasilitas umum di lingkungan masing-masing.
"Jika melihat ada aktivitas mencurigakan atau pengrusakan secara sengaja, segera lapor ke pihak berwajib atau bisa berkoordinasi dengan kami di YLBH CaKRA untuk pengawalan hukumnya," pungkas calon Advokat tersebut.
