 |
| Senator asal Aceh, Azhari Cage saat menggelar konferensi pers di Lhokseumawe, Jumat (12/12). Foto: Dedy |
Suaradiksi.com. Lhokseumawe - Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh pada Rabu, 26 November 2025, bukan hanya menyisakan rumah-rumah yang hancur dan fasilitas umum yang rusak.
Setelah air surut, pemandangan lain yang tak kalah mengkhawatirkan muncul seperti tumpukan gelondongan kayu raksasa berserakan di permukiman warga hingga kawasan pedalaman.
Fenomena itu terlihat jelas di Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Pidie Jaya, hingga sejumlah kabupaten lain yang terdampak. Kondisi lapangan tersebut turut disaksikan langsung oleh Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, saat meninjau lokasi banjir di Aceh Tamiang pada Selasa, 9 Desember 2025.
“Kami turun langsung ke pedalaman Aceh Tamiang sambil membawa bantuan. Namun hingga hari ini masih banyak titik yang sulit dijangkau, bahkan belum tersentuh bantuan pemerintah,” ujar Azhari di Lhokseumawe, Jumat (12/12).
Menurutnya, kerusakan infrastruktur di empat daerah yang ia kunjungi yakni Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang sangatlah parah. Banyak rumah warga, jembatan, hingga fasilitas umum luluh lantak tersapu arus.
Yang membuat Azhari lebih prihatin adalah temuan gelondongan kayu besar yang menumpuk di berbagai titik banjir, terutama di Aceh Tamiang.
“Kayu-kayu itu bukan muncul tiba-tiba. Ini jelas imbas dari perambahan hutan yang selama ini tidak terkendali,” tegasnya. Temuan serupa, lanjutnya, juga terlihat di Aceh Utara, Bireuen, dan Aceh Timur.
Azhari menyebut sumber kerusakan hulu datang dari dua arah: aktivitas perusahaan dan praktik illegal logging. “Korporasi harus dibatasi dan dievaluasi ulang izinnya. Jangan sampai mereka menikmati keuntungan, sementara rakyat menjadi korban banjir bandang karena hutan sudah habis,” kata dia.
Di tengah kondisi yang memprihatinkan ini, Cage mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian.
“Kerusakan yang terjadi terlalu besar untuk ditangani sendiri oleh pemerintah daerah maupun pusat. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan infrastruktur,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah tidak ragu menerima bantuan internasional jika situasi darurat ini tidak mampu ditangani sepenuhnya. “Jangan sampai rakyat Aceh dibiarkan kelaparan,” ujar dia.
Azhari mengapresiasi kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke wilayah terdampak sebagai bentuk perhatian negara. Namun ia menegaskan, langkah lanjutan yang lebih konkret sangat ditunggu masyarakat.
“Presiden tidak boleh hanya menerima laporan-laporan manis. Kami senator Aceh sejak awal sudah meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang belum ditetapkan?” tutupnya.
