 |
| Tokoh masyarakat Aceh Utara HM Yusuf Hasan saat meninjau lokasi pembangunan DI Krueng Pasee yang mangkrak sejak beberapa tahun lalu |
Suaradiksi.com. Aceh Utara — Tokoh masyarakat Aceh Utara, Haji Muhammad Yusuf Hasan (HM Yusuf Hasan), menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Terpiadi terkait pembangunan Bendung Krueng Pase yang belum juga rampung. Menurutnya, proyek tersebut merupakan bagian penting dari program ketahanan pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sehingga penyelesaiannya tidak boleh lagi tertunda.
Sebelumnya, Terpiadi mengingatkan PT. Casanova Makmur Perkasa (CMP) agar tidak menghambat atau merusak program strategis pemerintah dalam sektor pangan. Ia menilai, perusahaan tersebut telah beberapa kali tidak menepati janji kepada masyarakat petani terkait penyelesaian proyek bendung tersebut.
“Di hadapan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil dan Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud, pihak perusahaan kembali berjanji akan menuntaskan pekerjaan Bendung Krueng Pase pada Desember 2025. Jika janji itu kembali dilanggar, berarti mereka secara tidak langsung menyabotase program ketahanan pangan Presiden,” ujar Terpiadi.
Sebagai informasi, Bendung Krueng Pase mengalami kerusakan parah sejak jebol pada tahun 2018. Pemerintah kemudian menunjuk PT. Rudi Jaya untuk melakukan pembangunan ulang, namun proyek tersebut terhenti karena kendala teknis. Setelah itu, Balai Wilayah Sungai Sumatera I kembali melakukan tender, dan proyek dimenangkan oleh PT. CMP. Sayangnya, hingga kini pekerjaan belum juga selesai meski sudah hampir enam tahun berlalu.
Akibat keterlambatan ini, ribuan petani di delapan kecamatan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Kota Lhokseumawe tak bisa menggarap sawah karena ketiadaan air irigasi.
Menanggapi hal tersebut, HM Yusuf Hasan menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus turun tangan secara serius agar bendung tersebut segera berfungsi. Ia menilai, keterlambatan proyek ini telah mengancam ketahanan pangan serta kesejahteraan ribuan keluarga petani.
“Bendung Krueng Pase ini bukan proyek biasa, tapi jantung irigasi bagi hampir 9.000 hektare lahan pertanian. Sudah terlalu lama masyarakat menunggu. Pemerintah harus pastikan proyek ini selesai tepat waktu dan dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya, Senin (28/10).
Yusuf Hasan juga mendorong agar pengawasan terhadap proyek-proyek strategis seperti ini diperketat dan dilakukan secara transparan. Ia menilai lemahnya pengawasan dan koordinasi di tingkat daerah menjadi salah satu penyebab lambannya penyelesaian bendung tersebut.
Lebih lanjut, Yusuf Hasan mengingatkan agar PT CMP menjaga komitmennya terhadap masyarakat dan negara. Ia menegaskan, proyek Bendung Krueng Pase tidak hanya berdampak pada petani setempat, tetapi juga menjadi bagian dari program swasembada beras nasional yang sedang dicanangkan Presiden Prabowo.
“Jangan sampai PT CMP nanti dinilai sengaja melakukan sabotase pada program swasembada beras yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo, khususnya di Aceh Utara. Karena jika proyek ini gagal lagi, dampaknya bukan hanya ekonomi masyarakat, tapi juga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program pangan nasional,” tegasnya.
Yusuf Hasan menambahkan, proyek ini seharusnya menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan kontraktor terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Ia meminta agar pengawasan diperketat, baik oleh instansi teknis maupun aparat penegak hukum, guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan aturan dan jadwal yang telah ditetapkan.
Di akhir pernyataannya, Yusuf Hasan berharap pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres Bendung Krueng Pase, memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, serta mempercepat penyelesaian proyek agar petani kembali bisa menanam dan ketahanan pangan di Aceh kembali pulih.
