 |
| Pengemudi mobil dinas mengganti plat merah saat terjaring razia gabungan di Lhokseumawe, Rabu 14 Agustus 2024. Foto : Dedy |
Suaradiksi.com. Lhokseumawe - Tim gabungan menjaring puluhan kendaraan dalam operasi penertiban pajak dan kelengkapan surat kendaraan bermotor. Dalam kegiatan tersebut petugas menemukan plat mobil dinas diganti plat hitam.
"Tadi kita temukan plat mobil dinas diganti dengan plat hitam, meskipun dengan berbagai alasan tapi ini sudah melanggar aturan. Kami masih memberikan teguran, mobil tersebut tidak ditilang hanya diminta ganti ke plat merah,"kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BPKA Wilayah V Kota Lhokseumawe Chaidir saat kegiatan razia gabungan di Lhokseumawe, Rabu, 14 Agustus 2024.
Dikatakan Chaidir kegiatan razia gabungan tersebut dilakukan di beberapa titik lokasi di Kota Lhokseumawe dan berlangsung selama dua hari yakni Rabu dan Kamis (14-15 Agustus 2024).
"Dalam razia ini, petugas gabungan menjaring 30 unit kendaraan roda dua dan roda tiga serta roda empat, baik milik warga maupun kendaraan dinas plat merah," katanya.
Chaidir menyebutkan dalam razia yang melibatkan petugas Samsat Lhokseumawe, TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP tersebut pihaknya menemukan kasus plat yang sudah mati dan kendaraan yang belum membayar pajak serta tidak memakai kelengkapan saat berkendara.
"Bagi kendaraan yang kedapatan menunggak pajak maka langsung diminta untuk membayarkan pajak di lokasi razia melalui program Samsat Keliling," katanya.
Chaidir menyebutkan, kegiatan razia tersebut dilakukan guna meningkatkan kesadaran pengguna kendaraan untuk membayarkan pajak kendaraannya.
"Alhamdulillah saat ini kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat dalam pembayaran pajak, hal ini terlihat dari pencapaian penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor," katanya.
Penerimaan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mencapai Rp24,7 miliar dari 30.238 unit sementara untuk target pada tahun 2024 mencapai Rp43 miliar.
“Insya Allah target ini akan tercapai dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor," katanya.
