Suaradiksi.com. Aceh Utara - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Aceh meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara agar untuk segera menerbitkan tata tertib penyelenggaraan tuha peut gampong (TPG).
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Apdesi Provinsi Aceh Muksalmina dalam forum diskusi publik tentang penggunaan dana desa (DD) yang digelar bersama media Tipikor, geuchik dan tokoh masyarakat di Ghataf Kupi, Kecamtan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, Selasa 16 Juli 2024.
Muksalmina mengatakan, dalam rangka menyelesaikan konflik data antara tuha peut gampong (TPG) dengan geuchik yang selama ini terjadi di Aceh Utara, pihaknya mendorong pemerintah untuk melahirkan tata tertib penyelenggaraan TPG.
"Ini menjadi amanah dari undang-undang desa dan itu suatu keharusan, agar menjadi dasar bagi TPG dalam bekerja. Sehingga para TPG mengetahui fungsi dan tugas mereka,"sebut Muksalmina.
Jika tidak dibentuk, kata Muksalmina, maka akan timbul persoalan seperti saat ini. Ketika ada konflik maka akan terjadi pandangan yang berbeda-beda dalam penyelesaiannya.
"Sehingga dalam hal ini pihak kecamatan pun merasa susah yang disebabkan tidak adanya standarisasi aturan. Kita berharap dalam hal ini harus ada solusi dari pihak pemerintah,"ujar Ketua Apdesi Aceh itu.
Selain itu, Muksalmina juga berharap kepada rekan Apdesi yang ada di Aceh Utara untuk duduk dan membuka forum-forum diskusi rutin dalam rangka membahas perkembangan gampong, tata kelola pemerintahan gampong untuk kemajuan Aceh Utara kedepannya.
Dirinya selaku ketua Apdesi Aceh sangat mengapresiasi telah terlaksananya diskusi pada hari ini. Dimana ini baru pertama kali dilaksanakan dalam tahun 2024. Mudah-mudahan kedepannya dapat ditingkatkan lagi kegiatan-kegiatan seperti ini.
"Mudah-mudahan kedepannya jangan hanya dari kawan-kawan media yang menjadi leadernya, namun juga dari para geuchik atau ketua Apdesi di tingkat kecamatan. sehingga ketika ada hubungan yang selama ini terputus bisa terjalin dengan baik ketika diadakan diskusi publik seperti ini,"tutup Muksalmina.
Untuk diketahui dalam kegiatan diskusi publik tersebut didukung oleh beberapa media diantaranya, SKM - Tipikor, News Analisa, Prodesa dan jejaring media sosial Haba Pase.
