Suaradiksi.com. Lhokseumawe – Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe resmi mengembalikan aset bangunan eks Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe setelah tidak lagi digunakan sebagai tempat penampungan sementara pengungsi etnis Rohingya.
Pengembalian aset tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara (BA) Penyerahan Kembali Aset antara Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dan Pemko Lhokseumawe di Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Senin (9/11/2026).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, Azhan Miraza, bersama Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., serta jajaran kedua instansi.
Bangunan yang berada di Gampong Peunteut, Kecamatan Blang Mangat, tersebut sebelumnya dipinjam dan dimanfaatkan oleh Pemko Lhokseumawe sebagai lokasi penampungan sementara pengungsi Rohingya.
Seiring selesainya proses relokasi para pengungsi ke lokasi penampungan baru, pemanfaatan bangunan tersebut sebagai tempat penampungan sementara resmi berakhir. Aset itu pun dikembalikan kepada pihak Imigrasi untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan institusi.
Proses pengembalian diawali dengan pertemuan dan koordinasi antara kedua instansi, dilanjutkan pembahasan administrasi serta penyelesaian pemanfaatan bangunan.
Selanjutnya, kedua pihak menandatangani berita acara sebagai bentuk kesepakatan sekaligus pertanggungjawaban administrasi atas pengembalian aset tersebut.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, Azhan Miraza, menyampaikan apresiasi kepada Pemko Lhokseumawe atas dukungan dan kerja sama selama proses penanganan pengungsi Rohingya.
Menurutnya, penandatanganan berita acara tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan aset negara.
Ia juga mengapresiasi sinergi pemerintah daerah yang telah terjalin, mulai dari pemanfaatan bangunan untuk kepentingan penanganan pengungsi hingga proses pengembalian aset kepada Kantor Imigrasi.
Azhan berharap koordinasi dan hubungan kelembagaan antara Imigrasi dan Pemko Lhokseumawe terus diperkuat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Melalui pengembalian tersebut, kedua pihak berharap pengelolaan aset pemerintah dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
Momentum ini sekaligus menjadi gambaran pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan keimigrasian maupun kemanusiaan di Kota Lhokseumawe.
