 |
| Kepala KPw Bank Indonesia Lhokseumawe, Yudho Herlambang memaparkan materi saat kegiatan Temu Media 2026 bertema “Sinergi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang berlangsung di Kantor Perwakilan BI Lhokseumawe, Jumat (14/8/2026). Foto : suaradiksi |
Suaradiksi.com. Lhokseumawe – Transaksi digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Lhokseumawe terus menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang 2026.
Kepala KPw Bank Indonesia Lhokseumawe, Yudho Herlambang, menyampaikan bahwa pada periode Januari hingga Juni 2026, nominal transaksi QRIS di wilayah kerja BI Lhokseumawe mencapai sekitar Rp1,93 triliun, dengan total transaksi sebanyak 24.002.952 transaksi.
Hal tersebut disampaikan Yudho saat kegiatan Temu Media 2026 bertema “Sinergi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang berlangsung di Kantor Perwakilan BI Lhokseumawe, Jumat (14/8/2026).
Menurut Yudho, perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Pertumbuhan juga terlihat dari jumlah merchant QRIS yang terus mengalami peningkatan.
“Jumlah merchant QRIS terus mengalami kenaikan. Hingga Juni 2026, jumlah merchant QRIS di wilayah kerja KPwBI Lhokseumawe mencapai 136.179 merchant,” ujar Yudho.
Ia mengatakan, peningkatan transaksi dan jumlah merchant QRIS menjadi bagian penting dalam mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan digital di wilayah kerja BI Lhokseumawe.
Selain mendorong perluasan penggunaan QRIS, BI Lhokseumawe juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi digital.
“Dari Januari sampai Juli 2026, KPwBI Lhokseumawe telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait perlindungan konsumen dan QRIS kepada masyarakat sebanyak 15 kali,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, edukasi juga dilakukan untuk meminimalkan berbagai kendala yang berpotensi muncul dalam transaksi digital, termasuk risiko fraud dan scam.
Yudho menegaskan, peningkatan transaksi digital harus diiringi dengan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang aman, inklusif dan berkelanjutan.
“Penguatan ekosistem digital perlu dibarengi dengan literasi dan pemahaman masyarakat agar transaksi digital dapat dilakukan secara aman dan memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian,” pungkasnya.
